LPPI: Perbankan Syariah Tumbuh, Literasi Publik Masih Jadi Tantangan

Jakarta – Dalam sebuah wawancara, Heru Kristiyana, Ketua Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyoroti bahwa tingkat literasi keuangan di masyarakat masih menjadi hambatan utama bagi perkembangan perbankan syariah. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengembangan sektor ini tidak hanya berasal dari regulasi atau produk, tetapi juga terkait dengan persepsi publik.

Heru menjelaskan bahwa total aset sektor perbankan syariah mencapai sekitar Rp870 triliun per akhir tahun 2025, dengan pangsa pasar sekitar 7,5 persen dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan sektor ini berada di kisaran 9 hingga 12 persen setiap tahunnya, lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan nasional.

“Padahal, di baliknya, kita tahu bahwa terdapat prinsip-prinsip ekonomi universal yang sangat relevan bagi siapapun, baik dari sisi stabilitas, keadilan, maupun keberlanjutan,” ujar Heru.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah terus meningkat, sekaligus menegaskan peran strategis perbankan syariah dalam memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, sebagian kalangan masih menganggap perbankan syariah sebagai sistem yang hanya berlandaskan agama atau sekadar perubahan istilah dari model konvensional.

Selain itu, masyarakat kini mulai mengubah cara menilai sistem keuangan, tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai etika, transparansi, keberlanjutan, serta dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah seperti sistem bagi hasil, keterlibatan sektor riil, serta larangan spekulasi berlebihan semakin relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi modern yang stabil dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, upaya mendorong perkembangan keuangan syariah tidak cukup hanya melalui regulasi dan produk semata. Kita juga perlu membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat bahwa keuangan syariah adalah solusi ekonomi yang rasional, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.