Kasus Sudewo, KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memeriksa alur transaksi pembayaran uang pendaftaran perangkat desa dalam penyelidikan dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Bupati Pati Sudewo. “Penyidik sedang mengeksplorasi detail transaksi pembayaran uang pendaftaran perangkat desa,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/4). Menurut Budi, investigasi ini dilakukan setelah KPK menggali keterangan dari enam saksi pada 2 April 2026. Saksi-saksi tersebut antara lain SY, calon perangkat Desa Sukorukun; JL, calon perangkat Desa Sidoluhur; PMN, calon perangkat Desa Trikoyo; AS, Kepala Desa Slungkep; MR, pihak swasta; dan ASH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam waktu 24 jam, pada 20 Januari 2026, Sudewo bersama tujuh orang lain dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk proses penyidikan. Pada hari yang sama, KPK mengumumkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Mereka adalah Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), dan Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

Selain itu, Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Penyidikan ini menunjukkan bahwa KPK sedang menggarisbawahi berbagai aspek korupsi yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan daerah serta proyek infrastruktur nasional.

“Penyidik mendalami keterangan terkait proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/4).