Komnas HAM dorong industri nikel perkuat tanggung jawab sosial-ekonomi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya industri nikel meningkatkan tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar kawasan pertambangan di Morowali dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyampaikan bahwa meskipun keberadaan industri tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya belum merata bagi penduduk lokal.

“Mereka merasakan dampak dari aktivitas industri, tetapi manfaat ekonomi yang diperoleh belum cukup menyentuh seluruh kalangan,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Dalam konteks pembangunan wilayah, Uli menegaskan bahwa aktivitas industri nikel tidak bisa dihentikan secara langsung, tetapi perlu diatur agar tidak mengorbankan kepentingan sosial dan lingkungan. Ia menambahkan, aduan terkait sektor industri, termasuk pertambangan, memang sering muncul, tetapi kegiatan tersebut tetap menjadi bagian penting dari pengembangan daerah.

Komnas HAM mencatat bahwa sebagian masyarakat telah terlibat sebagai pekerja atau pelaku usaha pendukung, seperti penyedia kos-kosan dan jasa lainnya. Namun, kontribusi ini belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk mengatasi ini, penguatan program pengembangan sosial dianggap krusial, termasuk melalui pendidikan vokasi di politeknik untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

Uli juga menyoroti perlunya penerapan due diligence oleh perusahaan, sistem pengaduan internal yang efektif, serta program tanggung jawab sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Di samping itu, Komnas HAM menekankan pemenuhan hak pekerja, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta inklusivitas bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dianggap vital agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam proses pembangunan. Upaya ini bertujuan menjaga harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi industri nikel dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan.