Komnas HAM didesak percepat investigasi kasus aktivis Andrie Yunus

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera mempercepat penyelidikan kasus penyiraman zat kimia yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Staf Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Afif Abdul Qoyyim, menekankan bahwa peningkatan kecepatan proses ini penting untuk menjaga independensi dan kedalaman analisis dalam penyelidikan, terutama mengingat dinamika pengelolaan perkara oleh aparat hukum.

“Kami mendesak Komnas HAM mengeluarkan laporan investigasinya secara berkala agar proses penegakan hukum dapat berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Menurut Afif, laporan tersebut harus mencakup rekomendasi yang kuat, didasarkan pada dasar hukum serta bukti yang sudah diverifikasi. Ia menjelaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan perlu menyeluruh dan mampu menjadi pedoman dalam tindakan selanjutnya. Selain itu, ia juga menginginkan Komnas HAM menaikkan status penanganan ke tahap penyelidikan pro justitia, guna menganalisis kasus secara lebih mendalam, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran HAM berat.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio, menambahkan bahwa rekomendasi tertulis dari Komnas HAM menjadi dasar penting dalam penentuan yurisdiksi perkara. “Kami berharap Komnas HAM segera mengeluarkan rekomendasi yang jelas,” katanya. Ia juga meminta kerja sama lintas lembaga, termasuk Kejaksaan Agung, untuk menjamin kejelasan apakah kasus diusut melalui jalur peradilan umum, militer, atau bentuk lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, TAUD mendorong pembentukan tim gabungan independen untuk mengejar fakta, agar proses investigasi lebih terbuka dan mengatasi hambatan koordinasi antarpenegak hukum. Selain itu, mereka mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM bagi para pengacara serta jaringan advokasi yang terlibat, sebagai respon atas ancaman dan intimidasi yang terjadi di ruang digital.

Langkah percepatan penyelidikan dianggap vital dalam upaya menyelidiki kasus kekerasan terhadap pembela HAM secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil investigasi diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan transparan.