KPK Sebut 12 Orang Susul Bupati Tulungagung Diperiksa di Jakarta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 12 individu yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyusul pemeriksaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Dari total 18 orang yang diperiksa dan diamankan pada Jumat (10/4), sebanyak 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta secara bertahap,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Menurutnya, selain Gatut Sunu, 11 orang lain yang dibawa ke Jakarta berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sementara satu orang lagi merupakan pihak terkait lainnya.

“Selanjutnya, para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

KPK juga mengamankan barang bukti, salah satunya uang tunai, selama operasi OTT tersebut. Lembaga antirasuah memiliki masa 24 jam untuk menentukan status tahanan sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Operasi Tangkap Tangan Sebelumnya

KPK melakukan OTT pertama pada 9-10 Januari 2026, menangkap delapan orang dalam dugaan pemberi suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026. Dua hari kemudian, pada 19 Januari 2026, lembaga antirasuah mengumumkan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi sebagai bagian dari OTT kedua. Ia disangka terlibat korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta gratifikasi di Pemkot Madiun.

OTT ketiga dilakukan pada 19 Januari 2026, menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada hari yang sama, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Pemkab Pati, Jawa Tengah. Operasi keempat, pada 4 Februari 2026, terkait proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara OTT kelima diungkapkan pada 4 Februari 2026, menangani dugaan korupsi dalam importasi barang KW atau tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Barat.

OTT keenam diumumkan pada 5 Februari 2026, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) ditetapkan sebagai tersangka. OTT ketujuh dilakukan pada 3 Maret 2026, saat bulan Ramadhan, dengan menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal atas dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.