KPK beri asistensi isi laporan kekayaan untuk direksi Garuda yang WNA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memberikan bantuan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 kepada dua warga negara asing (WNA) yang menjabat sebagai direktur PT Garuda Indonesia (Persero). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa asistensi akan dilakukan pekan depan.

“Benar, per 31 Maret belum lapor,” ujar Budi. “Rencana pekan depan akan dilakukan asistensi dalam pengisian LHKPN-nya.”

KPK memberikan bantuan tersebut karena dua WNA tersebut terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN. Hingga 30 Maret 2026, menurut data KPK, 91,23 persen dari total 431.785 penyelenggara negara atau wajib lapor sudah mengirimkan laporan harta kekayaan. Angka ini mencakup sekitar 393.922 orang.

Garuda Indonesia menjadi salah satu perusahaan umum nasional (BUMN) yang memiliki direktur asing. Mereka adalah Balagopal Kunduvara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills, Direktur Transformasi. Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025.

Sebelumnya, Balagopal Kunduvara menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines selama periode 2021-2025. Sementara Neil Raymond Mills pernah menempati posisi Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited, 2022-2025, dan Chief Procurement Officer serta Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025.