Ditjen Imigrasi Masih Investigasi Dugaan Pungli WNA di Batam-Kepri

Jakarta – Dalam upaya mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih menjalani investigasi. Dirjen Imigrasi Kemenimipas, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa pihaknya menelusuri pelanggaran yang dilakukan Ujo Sutojo saat menjabat Kakanwil Imigrasi Kepri dan Hajar Aswad sebagai Kakanim Batam.

“Pencopotan kakanwil dan kakanim sudah dilakukan ke pusat, dan kami sedang menggali detail dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Hendarsam.

Pernyataan tersebut dibacakan oleh Hendarsam, yang baru dilantik pada awal April 2026, menjelaskan bahwa proses investigasi terhadap dua pejabat utama sedang berjalan sesuai kewenangan Ditjen Imigrasi. Menanggapi laporan mengenai dugaan pungli terhadap WNA Singapura, Hendarsam mengungkapkan bahwa kasus ini tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Ditjen Imigrasi. Ia meminta lembaga penegak hukum lain untuk mengambil alih penyelidikan, sementara Dirjen Imigrasi bersedia memperkuat proses investigasi yang dijalankan oleh pihak berwenang.

Dalam masa kepemimpinannya, Hendarsam menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas tanpa ada pengecualian. “Di era saya, tidak ada alasan untuk mengabaikan pungli, karena slogan Ditjen Imigrasi adalah Imigrasi untuk rakyat, dan harus menghindari kerugian bagi masyarakat,” tambahnya.

Kerugian yang dialami WNA, sementara itu, belum diungkapkan secara pasti karena masih dalam pemeriksaan internal Ditjen Imigrasi. “Nilai kerugian ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum tepat untuk diumumkan saat ini,” jelas Hendarsam.

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, Ditjen Imigrasi telah melantik pejabat baru untuk menggantikan posisi Kakanwil Kepri dan Kakanim Batam. Guntur Sahat Hamonangan menjabat sebagai Kakanwil Imigrasi Kepri, sedangkan Wahyu Eka Putra ditunjuk sebagai Kakanim Batam.