Kapolda jamin proses hukum kasus Dogiyai tidak tebang pilih

Nabire – Brigjen Pol Jermias Rontini, Kapolda Papua Tengah, memastikan bahwa penyelidikan terkait kekerasan di Kabupaten Dogiyai berjalan adil dan transparan. Proses hukum, katanya, tidak hanya menargetkan pihak sipil tetapi juga melibatkan aparat yang terbukti melakukan pelanggaran. “Kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mengabaikan aturan, karena proses hukum harus mencapai titik penyelesaian,” tuturnya dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah di Dogiyai, Kamis.

“Kami memohon maaf jika ada tindakan polisi yang tidak disukai masyarakat,” tambah Kapolda. Ia menekankan bahwa setiap aksi anggota kepolisian harus dilakukan secara tegas dan terukur.

Menurutnya, kepolisian saat ini fokus pada upaya memulihkan stabilitas wilayah Dogiyai setelah kejadian yang menimbulkan korban. Polda Papua Tengah telah menunjuk AKBP Denis A. Putra sebagai Plt. Kapolres Dogiyai, dengan masa kerja selama enam bulan. Ia diberi mandat untuk menuntaskan penanganan kasus bersama dukungan dari Mabes Polri.

Di samping itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan. Ia menargetkan setiap distrik memiliki sekolah dasar yang memadai serta peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik.

Bupati Dogiyai Yudas Tebai mengingatkan bahwa kasus yang melibatkan aparat harus diungkap secara jelas. “Kita perlu menanam keadilan agar bisa memperoleh hasil yang sesuai,” ujarnya. Ia juga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketegangan tetap terkendali dan menghindari tindakan yang memicu kericuhan.

Pemerintah setempat telah berhasil mengakhiri blokade jalan melalui pendekatan kekeluargaan bersama pemuda. Kapolda berkomitmen terus bekerja sama dengan pihak pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan kondisi keamanan kembali stabil.