DPRD Jabar usulkan merjer dinas-dinas serupa untuk efisiensi

Bandung – Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan digabungkan secara strategis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sebagai upaya menekan biaya operasional dan memperbaiki struktur birokrasi. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menjelaskan rencana ini diungkapkan kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebagai langkah memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih efektif dan hemat.

“Dinas dengan fungsi mirip bisa digabung, sehingga anggaran lebih terarah dan pengelolaan menjadi lebih mudah,” kata Ono pada Senin.

Dalam usulan tersebut, Ono memberikan contoh sektor pertanian, yang terdiri dari beberapa dinas seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan. Menurutnya, penggabungan akan mempermudah koordinasi kebijakan, sehingga dampaknya lebih terasa bagi petani dan pelaku usaha pangan.

“PPPK harus tetap dijaga, karena mereka bekerja di layanan publik selama bertahun-tahun,” ujarnya.

DPRD Jabar juga telah mengambil langkah efisiensi internal, seperti menghilangkan kunjungan kerja ke luar provinsi maupun ke luar negeri, serta memangkas anggaran konsumsi rapat. “Kami sudah menghapus kunjungan luar daerah, termasuk pengeluaran untuk makan-minum,” jelas Ono.

“Kalau perlu rapat daring lagi, kami siap. Ini bagian dari komitmen efisiensi,” tambahnya.

Ono berharap Pemprov Jabar segera menindaklanjuti usulan ini agar penghematan anggaran bisa dialihkan ke program-program prioritas yang lebih berdampak pada masyarakat luas.