BGN: 93 Persen dari Anggaran Rp268 Triliun MBG Digunakan untuk Peningkatan Gizi Nasional

Jakarta, Selasa – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa dana dari APBN sebesar Rp268 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan sebanyak 93 persen langsung ke program peningkatan kualitas gizi nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengelola anggaran secara transparan dan fokus pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan alokasi APBN, BGN mendapatkan dana sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun.

“Berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,” ujar Dadan.

Dana Rp335 triliun yang selama ini dikenal publik berasal dari dana cadangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sedangkan Rp67 triliun diambil dari kebijakan presiden untuk dana awal. Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menurutnya, 70 persen dari total anggaran digunakan membeli bahan baku, yang berdampak positif pada petani, peternak, nelayan, serta UMKM.

Sementara 20 persen digunakan untuk biaya operasional seperti listrik, sewa kendaraan, serta gaji relawan. Hingga saat ini, BGN mencatat telah terdapat lebih dari 1,2 juta relawan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mendapatkan penghasilan antara Rp2,4 hingga 3,2 juta per bulan.

“Mayoritas anggaran kami langsung dialirkan untuk Program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutur Dadan.

BGN juga memperhatikan kesejahteraan relawan sebagai bagian penting dalam distribusi MBG. Dukungan insentif yang disesuaikan dengan beban kerja di lapangan diberikan untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Komposisi Anggaran dan Tujuan Ekonomi Lokal

Dengan komposisi anggaran yang fokus pada pemenuhan kebutuhan langsung, BGN menegaskan bahwa Program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai alat penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja. Selain itu, BGN terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.