BGN tingkatkan kualitas MBG, SOP di SPPG diperketat

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat upaya peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tindakan ini diambil sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program nasional tersebut tidak hanya mencapai cakupan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang sejalan dengan tujuan pembangunan.

Dadan Hindayana, Kepala BGN, mengungkapkan bahwa sebanyak ratusan SPPG masih dalam keadaan terhenti sementara karena belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional. Dari total 1.030 SPPG yang ada, 760 di antaranya sedang menjalani proses evaluasi dan perbaikan. “Presiden menekankan bahwa setiap SPPG yang belum memenuhi standar harus diberhentikan sementara hingga semua aspek di atas tata kelola diperbaiki. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi layanan MBG dan memastikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.

Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG yang belum memenuhi standar harus dihentikan sementara operasionalnya hingga dilakukan perbaikan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

BGN menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi alasan penangguhan operasional SPPG, seperti kurangnya sertifikasi laik higiene sanitasi, ketidakmampuan menyediakan instalasi pengolahan air limbah, serta ketidaksesuaian ukuran porsi makanan dengan standar gizi. Selain itu, beberapa aspek teknis lain yang perlu diperbaiki juga menjadi fokus evaluasi.

Dalam evaluasi terbaru, BGN menyoroti penyajian menu selama bulan Ramadan yang dinilai kurang optimal, sehingga memicu persepsi negatif di kalangan publik. Fase ini menjadi bagian kritis dalam mencapai perbaikan keseluruhan kualitas layanan. Dengan mengutamakan penyajian makanan segar dan sesuai kebutuhan penerima, BGN berkomitmen untuk memastikan semua SPPG dapat kembali beroperasi secara efektif.

Proses evaluasi dan pembinaan SPPG dilakukan secara berkelanjutan agar setiap unit yang terhenti bisa kembali berjalan dengan layanan yang lebih baik, aman, dan memenuhi peraturan. Melalui penguatan standar ini, BGN optimis bahwa pelaksanaan MBG akan semakin efisien dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.