PP Tunas Dianggap Upaya Preventif oleh Praktisi Pendidikan Bali untuk Mengatasi Dampak Negatif Media Sosial

Singaraja, Bali (ANTARA)

Direktur Bimbingan Saraswati Education Singaraja, Dr. Ni Putu Candra Prastya Dewi, mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko merugikan anak-anak di era digital.

Menurut Dr. Ni Putu Candra Prastya Dewi, orang tua sering kali kesulitan mengawasi penggunaan media sosial oleh anak, terutama karena akses ke perangkat digital semakin mudah. Ia menekankan bahwa media sosial tidak sepenuhnya aman bagi anak, dengan berbagai ancaman seperti bullying cyber yang bisa mengganggu mental.

“PP Tunas adalah bentuk perlindungan nyata terhadap anak-anak di era digital,” ujarnya di Singaraja, Bali, Sabtu.

Konten yang tidak sesuai usia dinilai mampu mengubah cara berpikir, emosi, serta pola perilaku anak. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan karakter secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga memengaruhi kinerja akademik, karena anak cenderung lebih suka menghabiskan waktu pada aktivitas scrolling tanpa henti.

Dr. Ni Putu menambahkan, anak-anak kini lebih tertarik pada konten hiburan dibandingkan materi edukatif. Konten yang ringan, viral, dan menghibur lebih mudah menarik perhatian, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengakses bahan belajar yang bermanfaat.

Pembatasan penggunaan media sosial melalui PP Tunas diharapkan dapat mengurangi tekanan sosial untuk selalu mengikuti tren. Dengan kebijakan ini, anak diprediksi akan lebih fokus pada interaksi langsung di lingkungan nyata, yang dianggap lebih sehat dan mampu melatih kemampuan sosial serta membangun karakter.