DPRD NTB: Penutupan sementara ratusan SPPG untuk keamanan makanan

Mataram – Lalu Wirajaya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa tindakan penutupan sementara 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional bertujuan memastikan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan keputusan ini dianggap tepat untuk memenuhi standar higienis dan kelayakan.

“Dapur-dapur tersebut ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Ini langkah penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan,” ujar politisi Dapil Kabupaten Lombok Tengah.

Sebelumnya, sejumlah 302 SPPG atau dapur MBG tersebar di berbagai daerah seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu, serta Mataram, diberhentikan operasionalnya oleh BGN. Menurut Wirajaya, kebijakan ini memberikan peluang bagi SPPG untuk memperbaiki sistem agar bisa kembali berfungsi.

Kebijakan penutupan sementara ini diambil sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kualitas makanan, serta lingkungan tempat operasional. Pemerintah pusat, melalui BGN, menegaskan bahwa standar keamanan pangan harus terus dijaga di seluruh SPPG yang terlibat dalam program MBG.

“Kunci utama saat ini adalah percepatan pengurusan Sertifikat Rumah/Instalasi Sehat (SRIS) dan SLHS. Jika seluruh prosedur sesuai SOP, tidak boleh ada lagi penundaan. Keterlambatan bisa berujung pada masalah hukum,” tambah Fathul Gani, Ketua Satgas MBG NTB.

Fathul Gani menjelaskan bahwa tindakan preventif ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan distribusi makanan tetap layak dikonsumsi. Ia berharap Dinas Kesehatan NTB segera menginstruksikan pihak kabupaten/kota untuk mempercepat proses verifikasi persyaratan tersebut.