Kejari Lombok Tengah minta SPPG publikasikan menu MBG di medsos

Lombok Tengah, NTB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memberikan arahan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk rutin membagikan daftar menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke platform media sosial. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Peran Kejaksaan dalam Pengawasan

Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, menjelaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas mendukung program MBG sesuai instruksi pimpinan. “Kami tetap menjaga keberlanjutan program ini agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya melakukan pengawasan preventif dengan menerima laporan harian mengenai kondisi lapangan dan sasaran program.

“Program ini tetap dapat diawasi oleh semua pihak jika menu yang ditawarkan diunggah ke media sosial,” kata Alfa Dera.

Keluhan Masyarakat dan Langkah Peningkatan Kualitas

Sebelumnya, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Lombok Tengah, M Ikhsan, menyebutkan adanya penutupan sementara puluhan SPPG karena belum memenuhi standar operasional. “SPPG yang ditutup tidak memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (Ipal) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” katanya.

“Tujuan penutupan sementara ini adalah untuk mengantisipasi risiko yang berpotensi mengurangi kualitas produksi, nilai gizi, dan keamanan makanan dalam MBG,” ujarnya.

Dari total 168 dapur di Lombok Tengah, 80 SPPG yang dihentikan sementara berada di 12 kecamatan. Pihak kejaksaan menunggu usulan dari mitra untuk segera mengurus SLHS dan memperbaiki IPAL sesuai Surat Keputusan BGN RI nomor 401.1 tahun 2025.

Kejaksaan terbuka menerima laporan dari masyarakat jika ada indikasi tindak pidana dalam program MBG. “Laporan yang masuk harus disertai bukti lengkap untuk dilakukan klarifikasi,” tambah Alfa Dera.