Kepala BGN: Penganggaran Motor Listrik SPPG Terakomodasi dalam RPATA

Jakarta – Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, mengungkapkan bahwa pengadaan sepeda motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah termasuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini dilakukan untuk merespons beredarnya video motor dengan logo BGN yang menjadi viral di platform media sosial.

Klarifikasi atas Proses Transparansi dan Akuntabilitas

Klarifikasi tersebut juga menegaskan komitmen BGN terhadap transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menjelaskan bahwa PPK telah mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir tahun 2025, sehingga anggaran bisa masuk ke RPATA. Mekanisme ini diatur dalam PMK 84 Tahun 2025, yang menetapkan pembayaran dilakukan secara bertahap.

“Pembayaran berlangsung dalam dua tahap: termin pertama untuk 60 persen unit yang telah selesai, dan termin kedua untuk penyelesaian seluruh unit,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sampai 20 Maret 2026, penyedia motor hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen dari total kontrak 25.644 unit, yaitu sebanyak 21.801 unit. Dadan menyebutkan bahwa dana yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas negara saat termin kedua dibayarkan.

Pengadaan Motor Tidak Sesuai Anggapan 70 Ribu Unit

Dadan menegaskan bahwa angka 70.000 unit tidak benar. Ia menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025, bukan program baru yang muncul secara mendadak. “Motor listrik ini direncanakan sebagai pendukung operasional MBG, khususnya untuk memudahkan mobilitas kepala SPPG,” tambahnya.

“Realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung di tahun 2026, meski anggarannya termasuk dalam RPATA 2025,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa proses akhir anggaran mengikuti mekanisme resmi pemerintah, sehingga pengadaan motor listrik selesai pada 2026. Dengan demikian, data pengadaan sebanyak 21.801 unit tetap valid dan sesuai dengan perencanaan awal.