KSP tekankan kualitas bangunan buat Sekolah Rakyat Karangasem

Denpasar – Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, menekankan pentingnya kekuatan struktur bangunan dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem. Setelah melakukan inspeksi terhadap proyek tersebut di Desa Tulamben, ia menegaskan bahwa bangunan harus memenuhi tiga aspek utama: ketahanan fisik, fungsi operasional, serta tampilan estetis. “Ketiga faktor ini harus dikelola secara optimal agar sekolah dapat memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

“Kehadiran saya di lapangan bertujuan memastikan apakah program yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana atau masih ada kekurangan,” tambah Qodari.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Pemprov Bali, nilai kontrak proyek Sekolah Rakyat mencapai Rp255.5 miliar, yang berasal dari dana APBN untuk Tahun Anggaran 2025–2026. Selain fokus pada kualitas, Qodari juga menyoroti kepatuhan terhadap jadwal pengerjaan, agar fasilitas dapat segera dimanfaatkan. “Sekolah ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bali, terutama bagi keluarga yang kurang mampu,” imbuhnya.

Saat ini, realisasi proyek Sekolah Rakyat di Karangasem hanya mencapai 19,41 persen, dengan pengerjaan dimulai sejak 30 Maret hingga 5 April 2026. Proyek ini mencakup sejumlah komponen seperti persiapan SMKK, pembangunan gedung SD, SMP, dan SMA, kantin untuk tingkat SD hingga SMA, serta asrama putri dan putra masing-masing berjumlah empat unit. Selain itu, terdapat rumah susun guru (dua gedung), gedung ibadah, pura, gedung serbaguna, gudang, dapur, gudang perawatan, guest house, rumah pompa, tempat sampah, pos keamanan (dua gedung), serta area lapangan.

Perbedaan desil dan tantangan program berasrama

Dalam kunjungan ke lokasi, Qodari juga menyoroti perbedaan antara desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di Bali. Ia mengatakan bahwa perluasan kriteria desil menjadi sorotan, terutama dalam menentukan kelompok masyarakat yang layak mendapatkan manfaat dari Sekolah Rakyat. Selain itu, tantangan terkait tata kelola penyelenggaraan dan program berasrama bagi siswa yang orang tuanya enggan menyetujui penginapan menjadi isu penting.

“Saya meminta Pemprov Bali melakukan pendataan terhadap siswa yang memenuhi syarat untuk program afirmasi pendidikan berasrama gratis,” ujar Qodari.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, merespons arahan tersebut dengan menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berkomitmen untuk mengakomodir kebutuhan ini. “Sarana dan prasarana yang disediakan cukup memadai, termasuk laptop dan akses internet, sehingga program ini harus terus dikoordinasikan dengan orang tua serta siswa agar berjalan efektif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.