Sosiolog UMM Ingatkan Konflik Sosial Baru Akibat Krisis Energi Global

Malang – Profesor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Vina Salviana Darvina Soedarwo, memperingatkan munculnya konflik sosial baru akibat krisis energi global. Gelombang tekanan energi dunia membuat Indonesia menghadapi pilihan kebijakan yang memicu pertanyaan besar.

Wacana kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai negeri sipil (ASN) dan sektor swasta semakin mencuat sebagai langkah penghematan bahan bakar. Namun, kebijakan ini bisa justru menciptakan ketimpangan baru, menurut Vina. “Apakah WFH benar-benar efisien atau hanya memindahkan beban energi dari tempat kerja ke rumah?” tanyanya dalam keterangan di Malang, Jawa Timur, Kamis.

“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ujarnya.

Vina menegaskan bahwa kebijakan WFH di tengah krisis energi saat ini berpotensi sebagai solusi simbolis. Tanpa pendekatan komprehensif, seperti pengembangan energi terbarukan atau insentif bagi pekerja, implementasi ini belum bisa dianggap sebagai perubahan budaya kerja yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, alih fungsi rumah sebagai ruang kerja bukan lagi isu yang asing. Masyarakat sudah terbiasa mengadaptsi perubahan sejak masa pandemi. Akan tetapi, risiko baru muncul dalam praktik nyata. Banyak orang yang seharusnya bekerja dari rumah malah memilih bekerja di mana pun, termasuk kafe atau lokasi publik.

“Ketika mereka bekerja di tempat semacam itu, kendaraan bermotor tetap digunakan, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tambahnya.

Kebijakan WFH juga menggeser beban penggunaan energi dari perusahaan ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, serta fasilitas pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga. Karena itu, Vina menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian beban antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa WFH berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak punya pilihan untuk bekerja di rumah, sementara pengusaha UMKM di sekitar kawasan perkantoran kehilangan pelanggan rutin. Jika tidak diperhatikan, situasi ini bisa memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Vina menyarankan pemerintah harus menyusun pedoman profesi secara transparan. Selain itu, perlu mempertimbangkan perbedaan infrastruktur digital di berbagai daerah. “Tanpa komunikasi jelas, kebijakan WFH bisa menyebabkan konflik horisontal di masyarakat,” jelasnya.