BPJS Kesehatan Tanggung Keluhan Akibat MBG Selama Bukan KLB

Jakarta – Dalam upaya memastikan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengungkapkan akan bertanggung jawab atas keluhan yang muncul akibat insiden keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Setiap ada keluhan yang dirasakan oleh peserta JKN dan kebetulan juga mendapatkan manfaat berupa makanan, kemudian sakit, kita akan tetap layani dengan JKN selama tidak terjadi KLB,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Selasa.

Menurut Pujo, jika insiden tersebut diklasifikasikan sebagai KLB dan pemerintah daerah mengonfirmasi status tersebut, maka biaya akan ditanggung oleh pihak berwenang setempat. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan menyampaikan bahwa selama ini BGN telah menanggung seluruh biaya dari peserta yang mengalami gangguan kesehatan akibat MBG.

“Memang kejadian luar biasa yang terjadi di mana-mana itu bisa ditanggung dengan JKN, tetapi karena prosesnya mungkin sedikit membutuhkan waktu, biasanya itu kami tanggung dulu dari BGN sendiri, dari bidang keuangan menanggung dulu, nanti ada pertemuan sendiri dengan BPJS Kesehatan untuk menghitung bagaimana tentang biaya dari KLB,” ujarnya.

Gunalan menyoroti bahwa Program MBG telah menjangkau 61,79 juta masyarakat, termasuk 49,58 juta peserta didik dan 12,21 juta non-peserta didik (kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita/3B). Ia menekankan bahwa inisiatif ini menjadi bagian utama dari upaya menurunkan angka stunting.

Dalam penjelasannya, Gunalan menyampaikan bahwa selama ini program stunting hanya memberikan asupan gizi satu kali sebulan. Kini, dengan MBG, distribusi makanan dilakukan enam hari seminggu, menurutnya.

Ia berharap kerja sama antara BGN dan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. “Kami meyakini bahwa keberhasilan program pembangunan gizi tidak dapat dilakukan secara sektoral, dibutuhkan kerja sama yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tuturnya.