Meeting Results: PBNU dan Keuskupan Agung Jakarta bangun gerakan ketahanan sosial
PBNU dan Keuskupan Agung Jakarta bangun gerakan ketahanan sosial
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Keuskupan Agung Jakarta sepakat menggagas inisiatif bersama bernama “Gerakan Ketahanan Sosial”. Gerakan ini lahir dari kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang merambat ke berbagai belahan dunia, termasuk Tanah Air. Kesepakatan diambil setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Uskup Agung Jakarta, Romo Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, di Wisma Keuskupan, Jakarta, pada hari Sabtu.
“Ini adalah gerakan kolektif yang bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat mengembangkan kemampuan saling bantu, memperkuat rasa solidaritas, dan menjaga gotong royong hingga tingkat masyarakat dasar,” kata Gus Yahya dalam pernyataannya.
Ketua PBNU yang didampingi Nyai Alissa Wahid dan sejumlah pimpinan lembaga organisasi internal PBNU menyatakan siap menggerakkan berbagai sumber daya dan jaringan kelembagaan, seperti Lazisnu dan GKMNU, untuk mendorong inisiatif Ta’awun Ijtima’i ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan tokoh agama serta elemen masyarakat. “Kami telah dan akan terus berdiskusi dengan sejumlah pemimpin agama dan tokoh untuk konsolidasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo menyambut positif langkah PBNU. Ia mengungkapkan bahwa konsep ketahanan sosial sempat dibahas secara intens dalam diskusi internal keuskupan. “Kami merasa prihatin terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat akar rumput, sehingga tertarik untuk berpartisipasi dalam setiap upaya yang berujuan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Kardinal mengatakan bahwa tim teknis akan segera berkoordinasi dengan pihak PBNU untuk menentukan langkah strategis dalam mewujudkan inisiatif tersebut. Sebelumnya, PBNU telah melakukan kunjungan ke sejumlah Duta Besar negara-negara sahabat, seperti Arab Saudi, Iran, Turki, Amerika Serikat, dan lainnya, untuk membahas dampak konflik global terutama pada masyarakat dasar.