Wakil Ketua DPR: DPR Berikan Ruang Fleksibel untuk Syarat Lahan Sekolah Rakyat

Kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi di Banjarbaru

Banjarbaru – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa lembaga legislatif membuka kemungkinan untuk memberikan ruang fleksibel terhadap syarat lahan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Tujuannya adalah mempercepat penyebaran program pendidikan ini ke berbagai daerah yang hingga kini masih menghadapi hambatan teknis dan administratif.

“Beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan memenuhi batas minimal luas lahan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih adaptif tanpa mengorbankan prinsip tata kelola pembangunan yang transparan dan terukur,” ujar Cucun saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Dalam wawancara tersebut, Cucun menekankan bahwa kebijakan relaksasi ini harus dipersiapkan secara matang bersama kementerian terkait. Hal ini agar solusi yang diterapkan tidak melanggar aturan, namun mampu memenuhi kebutuhan nyata di lapangan secara cepat.

“Ada wilayah yang hampir memenuhi syarat lahan, tapi belum bisa dilanjutkan karena aturan yang masih kaku,” tambahnya. “Dengan penyesuaian desain atau tipe pembangunan, program ini tetap bisa berjalan sesuai dengan kondisi lahan yang ada di setiap daerah.”

Cucun juga menegaskan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat adalah membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, fleksibilitas kebijakan penting untuk mencegah terlambatnya implementasi di daerah-daerah yang membutuhkan.

Ia memastikan DPR akan mengawasi proses penyesuaian tersebut secara ketat, agar tidak muncul masalah baru baik dari segi hukum maupun teknis pelaksanaan. “Dengan relaksasi yang tepat dan didasarkan pada kebutuhan nyata, saya harap lebih banyak wilayah bisa segera membangun Sekolah Rakyat tanpa menunda-nunda,” pungkas Cucun Ahmad Syamsurijal.