Menteri PPN: Basarnas Perlu Diperkuat dalam Sistem SAR Nasional

Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap penguatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai bagian dari sistem Search and Rescue (SAR) nasional. Pada kesempatan audiensi dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, ia menekankan bahwa Basarnas bukan hanya lembaga administratif, tetapi memiliki tanggung jawab operasional yang sangat berat. Tugas utamanya adalah mempertaruhkan nyawa, baik yang terlibat dalam penyelamatan maupun pihak yang diselamatkan.

Peran Strategis Basarnas dalam RPJMN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Basarnas digambarkan sebagai penyangga kritis dalam mencapai prioritas nasional, terutama di bidang ketahanan bencana dan keselamatan transportasi. Lembaga ini berkontribusi pada perlindungan masyarakat, penguatan konektivitas nasional, serta penjaminan stabilitas aktivitas ekonomi, termasuk logistik dan mobilitas. Selain itu, Basarnas juga menjadi elemen penting dalam manajemen risiko bencana di tingkat nasional.

Kesenjangan Target dan Langkah Percepatan

Menurut Rachmat Pambudy, masih ada kesenjangan antara target RPJMN dan kemampuan Basarnas saat ini. Peningkatan layanan SAR belum terpenuhi sepenuhnya oleh kapasitas infrastruktur dan peralatan yang ada, kualitas serta jumlah tenaga manusia, maupun integrasi sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan untuk memastikan target RPJMN tercapai secara maksimal melalui penguatan kapasitas, transformasi sistem, dan kebijakan yang lebih terpadu.

“Kami berharap seluruh upaya dan rencana yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas. Saya juga akan terus mengawal pengembangan sekaligus penguatan Basarnas ke depan,” kata dia.

Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi SAR

Kepala Bappenas menyoroti perlunya anggaran operasional yang memadai, mengingat aktivitas pencarian dan pertolongan tidak dapat tertunda. Peningkatan serta modernisasi peralatan menjadi prioritas untuk menunjang pelaksanaan operasi. Penguatan tenaga manusia juga diperlukan agar mampu memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Indonesia berada di wilayah rawan bencana, seperti zona cincin api, yang berpotensi menyebabkan bencana besar, sehingga penguatan sistem SAR menjadi sangat penting.

“Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat pasif dengan mengandalkan tenaga manusia saja tidak lagi cukup. Diperlukan peningkatan kualitas peralatan dan sistem, termasuk penggunaan teknologi seperti big data dan AI, untuk meningkatkan efektivitas operasi SAR,” ujarnya.