KLH dorong PSEL sampah masuk dokumen rencana pembangunan daerah

Banjarbaru – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menekankan pentingnya menyisipkan proyek pembangunan PLTS berbasis teknologi ramah lingkungan dalam dokumen perencanaan daerah agar bisa berlangsung selama 30 tahun. Ini menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut. Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga KLH, Hanifah Dwi Nirwana, mengungkapkan bahwa durasi operasional hingga 30 tahun membutuhkan perencanaan matang dari pemerintah daerah. Hal ini mencakup pengaturan pasokan sampah, perawatan fasilitas, pengelolaan IPAL, serta penyusunan anggaran yang optimal.

“Teknologi ramah lingkungan ini mengubah sampah menjadi energi panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Kedua aspek ini harus direncanakan secara terpadu agar produksi energi berjalan lancar dan lingkungan tetap terjaga dari polusi,” jelas Hanifah di Banjarbaru, Kamis.

Dalam dokumen perencanaan, Hanifah menyatakan bahwa daerah wajib mencantumkan manajemen TPA, pemeliharaan IPAL, serta program pemilahan sampah dari sumber. Menurutnya, langkah ini membentuk komitmen kuat untuk menjaga kelangsungan PLTS sebagai sumber energi terbarukan. Penandatanganan PKS hari ini, khususnya untuk proyek terpusat di Banjarmasin, merupakan syarat administratif agar Keputusan Menteri LH dapat diajukan ke Danantara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan siap mendukung kolaborasi tiga wilayah, yaitu Banjarmasin, Banjar, dan Barito Kuala, agar semua komitmen dalam PKS terpenuhi secara konsisten. Ia menekankan pentingnya kepastian pasokan sampah ke PLTS sebagai prasyarat keberhasilan proyek.

Wali Kota Banjarmasin, Yamin HR, menyampaikan dukungan penuh terhadap PLTS. Menurutnya, pihaknya berkomitmen mendorong program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pengurangan sampah plastik. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas bahan baku yang masuk ke PLTS, sehingga operasionalnya lebih efisien.