Satgas PRR Melakukan Pemutakhiran Data Huntara untuk Mendukung Pemulihan Aceh yang Inklusif

Dari Jakarta, Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pascabencana (PRR) mengungkapkan bahwa pemutakhiran data kebutuhan hunian sementara (huntara) terus dilakukan untuk memastikan semua korban bencana di Aceh mendapatkan haknya secara merata. Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa perubahan data lapangan merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketepatan, bukan indikasi ketidakkonsistenan administratif.

“Perubahan data ini bukan karena tidak konsisten, tetapi karena kami terus mengejar akurasi agar seluruh warga yang berhak benar-benar terakomodasi,” ujar Safrizal.

Pendekatan tersebut diambil demi memastikan tidak ada warga Aceh yang tertinggal dalam proses pemenuhan kebutuhan hunian sementara. Safrizal menjelaskan bahwa dinamika data terjadi akibat kembalinya masyarakat ke tempat tinggal mereka yang sebelumnya dianggap tidak berpenghuni, sehingga muncul kebutuhan baru untuk pembangunan huntara.

Satgas PRR juga membuka mekanisme pembaruan data melalui usulan dari pemerintah daerah dengan skema oleh nama dan alamat (BNBA). Pendekatan ini bertujuan agar proses pendataan tetap responsif terhadap situasi nyata di lapangan dan menghindari hambatan birokrasi yang bisa memperlambat penanganan bencana.

“Kalau kita menunggu data selesai seratus persen, pembangunan justru akan tertunda. Karena itu, pendataan tetap berjalan seiring dengan pelaksanaan di lapangan,” katanya. Pemulihan dilakukan bertahap berdasarkan data yang telah diverifikasi, sambil memberikan peluang tambahan bagi warga yang baru terdaftar.

Sebagai bagian dari upaya transparansi, pemerintah menyediakan opsi bantuan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan fisik huntara maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemulihan dan memastikan akses hunian sementara bagi seluruh penyintas bencana di Aceh.