BPOM setujui nutri-level kontrol konsumsi GGL berlebih cegah penyakit

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan dukungan terhadap upaya pemerintah mengendalikan penyakit tidak menular (PTM) melalui pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Hal ini dilakukan dengan menandatangani rancangan revisi peraturan BPOM tentang informasi nilai gizi pada label produk pangan olahan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa sistem pelabelan gizi Nutri-Level akan diterapkan di Indonesia guna membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih sehat dalam memilih produk makanan. “Nutri-Level adalah alat untuk membandingkan kandungan GGL pada pangan olahan,” katanya, Senin.

“Nutri-Level menunjukkan tingkatan pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak, dengan simbol A sampai D, yang diiringi indikator warna,” ujarnya.

Simbol A berwarna hijau tua menandakan produk memiliki kadar GGL rendah, sementara simbol B berwarna hijau muda menggambarkan kadar GGL yang relatif kecil. Simbol C dengan warna kuning menunjukkan kebutuhan konsumsi bijak, dan simbol D berwarna merah mengisyaratkan produk yang sebaiknya dikurangi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan.

Taruna menegaskan bahwa Nutri-Level bukanlah larangan konsumsi, melainkan panduan untuk mempermudah pembandingan pangan olahan. “Kebijakan ini diharapkan menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mempopulerkan tren konsumsi sehat,” tuturnya.

Rancangan peraturan ini dirancang dengan prinsip praktik regulasi baik (GRP), serta telah melalui konsultasi publik yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti kementerian, organisasi profesi, masyarakat, dan produsen. Tahap berikutnya adalah pengharmonisasian substansi peraturan untuk menyelaraskan dengan berbagai undang-undang.

Implementasi Nutri-Level akan dilakukan secara bertahap, mulai dari produk minuman. Kebijakan ini sementara diterapkan secara sukarela, dengan masa transisi untuk memberi waktu adaptasi kepada pelaku usaha. BPOM juga berkomitmen untuk terus menerima masukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan memastikan kebijakan ini berjalan proporsional serta bermanfaat bagi semua pihak.

Sebagai mitra strategis, BPOM tetap memperhatikan kebutuhan produsen dalam menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat. Kebijakan ini diharapkan mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara bertahap.