BGN: Penggunaan keuangan negara untuk MBG berlapis dan transparan

Jakarta – Dalam pengelolaan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pihak-pihak berwenang. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana negara.

“Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara adalah adanya pengawasan dalam setiap tahap. Semua proses dijalankan secara terstruktur dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.

Dadan menyebut bahwa pada fase perencanaan program, pembahasan dilakukan melalui forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selama fase ini, BGN dan lembaga lainnya memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

“Dalam pembahasan anggaran dan buka blokir karena program masuk dalam prioritas nasional, mekanisme tripartit juga diterapkan,” tambah Dadan.

Pada tahap pengadaan, Dadan menekankan bahwa APIP melakukan peninjauan untuk memastikan semua prosedur memenuhi ketentuan. Sementara itu, proses pembayaran harus mendapat persetujuan Kemenkeu.

“Semua pembayaran harus disetujui oleh Kemenkeu, sehingga tidak ada keleluasaan yang tidak terpantau,” ucapnya.

Bappenas, sementara itu, lebih fokus pada evaluasi hasil program daripada rincian teknis pengadaan. Dengan sistem ini, BGN berkomitmen untuk menjaga keuangan negara tetap dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, serta sesuai aturan yang berlaku.