BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Pondok Kelapa Setelah Dugaan Keracunan

Dari Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah terjadi dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengenai 72 siswa. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa selain kasus tersebut, BGN juga menemukan SPPG belum memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan.

“Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” jelas Nanik.

Nanik menegaskan bahwa BGN telah mengambil alih biaya pengobatan seluruh siswa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit. “Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” tambahnya.

Pembiayaan dan Koordinasi Penanganan

Pembiayaan atas biaya pengobatan siswa yang terkena dampak telah ditangani melalui kolaborasi antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai dinas terkait. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa bagi siswa yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan, pengobatan akan sepenuhnya ditanggung hingga pulih.

“Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus memprioritaskan kesehatan siswa dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi, menjelaskan bahwa kewenangan menyebutkan penyebab keracunan ada pada pihak terkait.

“Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” kata Fahmi.

Pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dari sektor kesehatan dan program MBG. Namun, Fahmi menegaskan bahwa kesimpulan penyebab kejadian tidak bisa diumumkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium resmi keluar.

“Tidak bisa juga kita menyebut ini keracunan kalau datanya belum ada. Yang mengetahui hasilnya hanya laboratorium, jadi kita tunggu saja,” ujar Fahmi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sedang menunggu laporan laboratorium dari pemeriksaan MBG. Diharapkan para korban, baik siswa maupun guru, bisa segera pulih dan kembali beraktivitas normal.