Menteri Brian: Krisis Energi Momentum Transformasi Budaya Kerja Kampus

Jakarta, Senin – Kebijakan penyesuaian cara kerja kampus yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto ditegaskan bukan sekadar tanggapan terhadap ancaman krisis energi, tetapi juga peluang strategis untuk mengubah pola budaya kerja perguruan tinggi menjadi lebih efektif. Menurut Brian, perubahan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih optimal, bukan hanya dalam mengatasi masalah energi, tetapi juga untuk memperbaiki efisiensi proses akademik.

Transformasi melalui Digital dan Hibrid

Kemdiktisaintek mendorong kampus untuk memaksimalkan penggunaan platform digital serta metode hibrida dalam kegiatan akademik. Contohnya, tugas akhir yang dahulu memerlukan pencetakan lima salinan sekarang bisa diakses secara digital. “Dengan demikian, cukup satu salinan saja. Jadi, kita membantu proses ini agar lebih praktis,” tambah Brian.

Menurut Mendiktisaintek Brian Yuliarto, arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan efisiensi. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah energi, tetapi lebih pada perubahan budaya kerja yang lebih optimal,” ujarnya.

Transformasi ini diaplikasikan secara menyeluruh, meski Brian menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi tetap harus dipertahankan. “Karena ini ranah pendidikan, Pak Presiden juga menekankan bahwa kita tidak boleh mengorbankan kualitas. Contohnya, capaian pembelajaran dan hasil riset mahasiswa harus tetap terjaga. Jadi, jika riset memerlukan eksperimen di lapangan, mahasiswa tetap harus hadir, tetapi proses menulis laporan bisa dilakukan di rumah,” jelas Brian.

Detail Kebijakan Surat Edaran 2026

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026, yang berlaku sejak 2 April 2026, Mendiktisaintek memberikan panduan untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara proporsional. Kebijakan ini berlaku khusus bagi mahasiswa semester lima ke atas dan program pascasarjana, dengan pengecualian untuk mata kuliah yang wajib tatap muka, seperti praktikum, bengkel kerja, studio, atau klinik.

Di samping penyesuaian pola kerja, SE tersebut juga mendorong optimisasi layanan digital dalam kegiatan akademik dan administrasi. Berbagai aktivitas seperti bimbingan skripsi, seminar proposal, serta rapat akademik diharapkan berlangsung secara daring untuk memudahkan proses dan mengurangi perjalanan mahasiswa.

Sebagai langkah keberlanjutan, rektor dan lembaga layanan pendidikan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Evaluasi ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan layanan publik tetap berjalan efektif, serta menjaga standar kualitas pembelajaran mahasiswa tidak menurun.