Pemerintah disarankan buat peta jalan penyediaan mobil koperasi desa

Jakarta – Seorang ahli industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menyarankan pemerintah untuk mengembangkan strategi berbasis data dan ukuran yang jelas agar dapat memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menuturkan hal ini setelah diminta memberi tanggapan terhadap pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang membahas dukungan sektor otomotif dalam menyediakan kendaraan bagi sekitar 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.

“Untuk mewujudkan komitmen memberdayakan industri otomotif nasional tanpa mengganggu program Asta Cita Presiden, langkah awal yang penting adalah menyusun rencana kebutuhan armada yang terukur dan berdasarkan zonasi geospasial BPS atau IDM 2024,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan ini, Yannes menyatakan bahwa mobil operasional dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah. Misalnya, kendaraan 4×2 yang rakitan lokal bisa dipakai untuk desa-desa di Jawa dan Sumatera, sedangkan 4×4 lebih cocok untuk daerah dengan medan ekstrem. Selain itu, ia mengusulkan pengalokasian pasokan dua kendaraan per koperasi untuk mendukung aktivitas operasional.

Dalam praktiknya, perusahaan milik negara Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor total 105.000 unit truk dan mobil pikap dari India. Rinciannya, 35.000 mobil pikap 4×4 berasal dari Mahindra Ltd, sementara 70.000 kendaraan lainnya diproduksi oleh Tata Motors, terdiri dari 35.000 mobil pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam. Total nilai impor mencapai Rp24,66 triliun.

Menurut Yannes, pemerintah sebaiknya mendorong industri dalam negeri untuk menyuplai sekitar 55.000 unit kendaraan yang dibutuhkan. Ini dianggap realistis karena masih ada 20–30 persen kapasitas produksi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. “Konsistensi dan kolaborasi antar kementerian, termasuk Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemenaker, harus dimulai sejak awal untuk mengevaluasi kapasitas produksi domestik,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah bekerja sama dengan asosiasi seperti Gaikindo serta agen merek nasional untuk memproduksi kendaraan niaga yang fokus pada utilitas. Untuk mendorong kompetitivitas, Yannes menyarankan kebijakan fiskal khusus, mirip dengan program mobil ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Dalam hal regulasi, Yannes menekankan perlunya penguatan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan revisi ulang sistem pajak, terutama terhadap kendaraan 4×4 yang saat ini masih dikategorikan sebagai barang mewah. “Biaya kendaraan di Indonesia tinggi karena komponen seperti PPN, PPnBM, PPh, serta biaya SRUT dan STNK masih signifikan,” jelasnya.

Walaupun impor kendaraan dianggap perlu untuk mempercepat penyaluran, Yannes mengingatkan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya menjadi contoh produk nasional dan sarana memperkuat reindustrialisasi dalam negeri. “Solusi jangka panjang bukan hanya membenarkan impor, tapi juga mereformasi beban pajak, memberi insentif TKDN, serta memastikan kepastian kontrak pemesanan untuk industri lokal,” tegasnya.