Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa perubahan apapun terkait partisipasi personel TNI dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) perlu dilakukan dengan pertimbangan sangat matang, sehingga tak bisa ditarik begitu saja. Disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, partisipasi RI di UNIFIL adalah bagian dari komitmen internasional Indonesia yang solid bagi keamanan dan perdamaian dunia. “Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” kata Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa dalam misinya, UNIFIL mendapat mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB, sementara pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi sekretariat di PBB. Sebagai negara kontributor pasukan di UNIFIL, Indonesia serta negara-negara kontributor lain senantiasa menjaga koordinasi yang erat dengan PBB, termasuk untuk mendapat informasi terbaru tentang keamanan dan keselamatan pasukan di lapangan. Karena itu, berbagai hal maupun perubahan terkait partisipasi personel di UNIFIL akan dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat matang serta memerhatikan situasi di lapangan, kata dia.

Yvonne juga menyampaikan bahwa Indonesia senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan personel TNI yang bertugas di bawah naungan UNIFIL di Lebanon. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menarik pasukan perdamaian di Lebanon, terlebih jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit Indonesia. Menurut Muzani, saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/3), penarikan pasukan sesuai dengan amanat konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

Hingga kini, tiga personel TNI gugur dan delapan lainnya terluka dalam tiga serangan terpisah saat menjalankan tugas bersama UNIFIL di Lebanon.