Jakarta – Indonesia menegaskan bahwa kebebasan navigasi (freedom of navigation) harus tetap dijaga di Selat Hormuz, terlebih dengan potensi pemulihan kegiatan perlintasan di kawasan tersebut setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. “Pada prinsipnya, kami meminta agar kebebasan navigasi dihormati dan sesuai dengan hukum internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Nabyl menanggapi adanya tuntutan dari pihak berkonflik di Teluk Persia untuk menetapkan biaya melintas di Selat Hormuz. Menurut Nabyl, gencatan senjata yang baru-baru ini disepakati antara AS dan Iran semakin membuka peluang bagi pemulihan kegiatan pelayaran di Selat Hormuz yang selama ini terhenti akibat konflik. Ia pun meyakini bahwa perkembangan tersebut tak hanya berdampak baik bagi kepentingan Indonesia tetapi juga bagi kawasan Teluk serta seluruh dunia.

“Dengan adanya perkembangan ini, kami berharap supaya bisa berkembang menjadi resolusi konflik yang lebih permanen dan berdampak baik bagi kepentingan kita, baik dalam hal kebebasan navigasi maupun untuk ke depannya,” kata Nabyl. Wacana pemungutan biaya melintas di Selat Hormuz sempat disampaikan baik oleh Iran maupun AS saat perang antara keduanya berkecamuk. Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, mengatakan pihaknya berencana menetapkan aturan pelayaran baru di Selat Hormuz.

Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan pemberlakuan biaya transit. Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia. Kemudian, Presiden AS Donald Trump pada Senin (6/4) mengatakan lebih baik AS yang memungut biaya melintas kepada kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Hormuz daripada Iran yang melakukannya.

"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.