Korsel Terapkan Sistem Ganjil-Genap Kendaraan dalam Krisis Bahan Bakar

Dalam upaya mengatasi krisis bahan bakar, pemerintah Korea Selatan meluncurkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pemerintah berdasarkan sistem ganjil-genap. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, seperti dilaporkan Yonhap pada Rabu (1/4). Sistem baru tersebut akan berlaku mulai 8 April, setelah tingkat peringatan gangguan pasokan minyak dinaikkan, memberi waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri.

Pembatasan ini mewajibkan kendaraan pemerintah dengan angka terakhir ganjil hanya bisa digunakan pada hari yang ganjil, sedangkan kendaraan genap hanya pada hari genap. Kendaraan listrik, hidrogen, serta mobil yang mengangkut penyandang disabilitas dan ibu hamil tidak terkena aturan. Kebijakan tersebut juga menjangkau sekitar 25 persen dari total kendaraan.

Partisipasi sektor swasta dalam sistem ini bersifat sukarela, meski akses ke tempat parkir berbayar yang dikelola pemerintah daerah dan instansi pemerintah dibatasi. Contohnya, kendaraan dengan pelat nomor berakhiran 1 atau 6 tidak diperbolehkan memarkir di area umum pada Senin.

Menurut perkiraan kementerian, kebijakan ini akan mengurangi konsumsi minyak tambahan sebesar 37,5 persen, sekitar 17.000 hingga 87.000 barel per bulan.

Pada 24 Maret, pemerintah Korea Selatan menaikkan tingkat kewaspadaan krisis energi dari Level 2 menjadi Level 3, yang berlaku mulai 2 April. Peningkatan ini terjadi setelah eskalasi konflik antara Iran dan Israel, termasuk serangan AS dan Israel ke target Iran di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi konflik mengakibatkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global. Kondisi ini memengaruhi ekspor dan produksi minyak di daerah tersebut, sehingga mendorong kenaikan harga. Sebanyak 70% impor minyak Korea Selatan melewati jalur kritis ini.