Kemenpar Tekankan Transparansi dan Kerja Sama dengan Komisi VII

Jakarta, Kamis — Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan memperkuat kerja sama dengan seluruh anggota Komisi VII DPR RI. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, “Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” dalam keterangan resmi yang diungkapkan di Jakarta. Rapat Kerja bersama Komisi VII dilaksanakan Rabu (1/4), di mana Widiyanti mengapresiasi masukan-masukan yang diberikan sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program masa depan.

Pengawasan dan Dukungan dari Komisi VII

Menteri Widiyanti menekankan bahwa pengawasan serta dukungan dari Komisi VII sangat krusial untuk memastikan program-program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta sektor pariwisata Indonesia. Pihak Komisi VII menilai langkah-langkah ini penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas penerapan kebijakan.

Rekomendasi dari Komisi VII

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh P. Daulay, menyatakan bahwa Komisi VII memahami laporan realisasi anggaran dan dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun, pihaknya meminta Kemenpar untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi, termasuk perubahan struktur anggaran di setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional dan berimbang. Selain itu, Komisi VII juga mendorong penyesuaian program mitigasi dengan perhitungan yang cermat agar tidak menghambat tujuan strategis sektor pariwisata.

“Kami menekankan pentingnya optimasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha,” ujar Saleh. Langkah ini dianggap kritis untuk menjaga aspek konservasi, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Strategi Promosi dan Kebijakan

Saleh juga meminta peningkatan kebijakan bebas visa, peran polisi pariwisata, serta penegasan durasi tinggal wisatawan. Percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata menjadi fokus utama. Dalam promosi, Komisi VII menyarankan penguatan strategi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung, sebagai respons terhadap dinamika global. Selain itu, program vokasi harus mengarah pada penciptaan lapangan kerja, bukan hanya kuantitas.

Kemenpar Paparkan Capaian dan Strategi

Dalam rapat tersebut, Widiyanti memaparkan capaian dan langkah strategis, termasuk kontribusi program kerja serta dampak dinamika global seperti konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata. Pemerintah telah menyusun penyesuaian strategi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan. Fokus penyesuaian melibatkan pergeseran target pasar, yang akan diimplementasikan secara bertahap sesuai perkembangan situasi geopolitik.