Ayo Lapor Camat

Jakarta – Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenalkan program “Ayo Lapor Camat” sebagai upaya mengatasi keluhan masyarakat di wilayahnya sebelum masalah menyebar melalui media sosial. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan layanan kepada warga tetap optimal. Jika ada pelanggaran, laporan akan dikirim ke Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut berupa pembinaan atau sanksi sesuai peraturan.

Tujuan Program

Dalam wawancara di Jakarta, Jumat, Anwar menekankan pentingnya melibatkan camat dalam mengoptimalkan fitur “Ayo Lapor Camat” sebagai langkah pencegahan. Ia berharap masalah bisa segera ditangani sebelum berubah menjadi isu viral. Selain itu, camat diminta memastikan narasi laporan yang diberikan akurat serta memperbaiki koordinasi antarinstansi.

“Intinya, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika terdapat pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pembinaan atau pemberian sanksi sesuai ketentuan,”

Langkah-Langkah yang Diambil

Sebagai penegakan tata kelola, Anwar mendorong penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pengelolaan akun medsos yang lebih ketat. Hal ini dilakukan setelah ada masalah respons masyarakat yang dianggap kurang tepat, yang dibahas dalam Rapat Pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Menurut Anwar, para lurah harus memastikan akun instansi dikelola oleh Kasipem atau Bagian Ekbang, bukan sepenuhnya oleh PPSU. “Hal ini perlu ditegaskan karena sebelumnya, masih ditemukan kasus akun dikelola sepenuhnya oleh petugas PPSU, sehingga memicu saling menyalahkan ketika terjadi kendala,”

Peningkatan Responsif dan Mitigasi

Menindaklanjuti laporan, OPD di Jakarta Selatan diminta responsif dalam waktu 24 jam, dengan fokus pada komunikasi lintas sektor. Anwar mencontohkan bahwa jika masalah berkaitan dengan parkir atau sampah, lurah harus bekerja sama dengan tim terkait, bukan menyelesaikan sendiri.

“Jika laporan berkaitan dengan parkir atau sampah, lurah harus berkoordinasi dengan pihak terkait, bukan menangani sendiri tanpa koordinasi,”

Untuk mencegah gangguan lingkungan, FKDM di tingkat kelurahan juga diminta aktif dalam melakukan mitigasi dini. Anwar menyatakan pendekatan langsung dengan warga dianggap lebih efektif ketimbang menunggu laporan formal.

Perlindungan Data Pelapor

Program ini juga menekankan perlindungan data pelapor. Anwar melarang lurah mengunggah tangkapan layar identitas warga ke pihak yang tidak berwenang. “Identitas pelapor merupakan data rahasia yang wajib dilindungi. Kebocoran bisa menyebabkan intimidasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat,”

Dengan “Ayo Lapor Camat”, masyarakat bisa melaporkan keluhan melalui sistem CRM atau aplikasi JAKI, yang diharapkan mempercepat penyelesaian masalah wilayah.