Masalah banjir dan sampah jadi fokus utama Musrenbang di Jakbar

Jakarta (Antaranews) – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Barat, Rabu, isu banjir dan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama. “Kami telah menyampaikan enam program utama, di mana penanggulangan banjir adalah salah satu yang paling krusial. Banjir tahun 2026 ini masih menjadi tantangan serius bagi Jakarta Barat dan membutuhkan kerja sama kolaboratif untuk diperbaiki,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah kepada wartawan.

Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur

Dalam upaya mengatasi banjir, pihaknya menyebutkan langkah seperti revitalisasi rumah pompa serta pembangunan turap di beberapa titik akan dijalankan. “Salah satu program prioritas 2027 adalah revitalisasi rumah pompa Carina Sayang, pembangunan turap kali di saluran penghubung, dan sodetan di 39 area genangan,” tambahnya.

Program penanganan sampah

Menangani sampah juga menjadi agenda penting. Iin menjelaskan bahwa Jakarta Barat menghadapi volume sampah tahunan sekitar 807.966 ton. “Hingga kini, kita telah mengelola sebanyak 212.450 ton per tahun, yang baru mencapai 25 persen dari total,” ujarnya. Target ke depan adalah mengoptimalkan pengelolaan sampah dari sumber, sehingga hanya 30 persen yang harus diangkut.

“Kami juga mengusulkan peningkatan kinerja di TPS 3R, pengembangan bank sampah induk serta unit, revitalisasi sekolah Adiwiyata, program Kampung Iklim, dan pengelolaan sampah di RPTRA,” papar Iin.

Swasembada pangan dan kolaborasi

Dalam program swasembada pangan, urban farming tetap menjadi strategi yang perlu didorong. “Meski terbatasi lahan, urban farming tetap relevan dan tahun ini kita akan serentak menanam labu madu serta melon golden sebagai simbol kota ini,” katanya. Pihaknya juga berharap kerja sama dengan CSR dapat memberikan manfaat untuk petani dan masyarakat.

Hasil Musrenbang dan peran masyarakat

Dari Musrenbang yang diadakan di setiap kecamatan hari ini, tercatat 79 usulan yang direalisasikan pada 2026. Selain itu, 1.563 usulan akan lanjutkan ke RKPD 2027, 342 usulan masuk bank data, dan 684 usulan tidak memenuhi standar teknis. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program tersebut.

“Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan warga sangat vital agar hasil Musrenbang bisa terealisasi. Dengan kerja sama yang baik, Jakarta Barat bisa terus berkembang,” kata Rani.

Terkait sampah, Pemprov DKI Jakarta juga bisa memanfaatkan lahan sebagai tempat penampungan sementara. “Penanganan sampah membutuhkan ruang, termasuk RDF dan ITF yang masih jadi perdebatan di tingkat pusat,” imbuh Rani.