Legislator: tindak lanjut laporan JAKI harus terverifikasi

Di Jakarta, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan perbaikan mekanisme verifikasi dalam tindak lanjut laporan aplikasi JAKI. Menurutnya, setiap tindak lanjut perlu dilengkapi data metrik yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti waktu dan lokasi. “Masalah utamanya adalah, bila foto yang disajikan bisa dimanipulasi dengan teknologi AI, maka seolah-olah laporan sudah ditindaklanjuti, padahal di lapangan belum tentu,” jelas Mujiyono pada Selasa.

Aplikasi JAKI, yang selama ini bergantung pada foto yang diunggah oleh dinas terkait, rentan terhadap penyalahgunaan. Ia menyoroti bahwa bukti tindak lanjut masyarakat sering kali hanya berupa gambar, yang bisa saja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. “Ini berpotensi mengurangi transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan,” tambahnya.

“Selain itu perlu dilakukan verifikasi silang secara acak (random audit) ke lapangan serta integrasi dengan CCTV atau sistem pemantauan lain untuk memastikan kondisi riil,” ujarnya.

Mujiyono juga menekankan perlunya penguatan pengawasan internal, termasuk pemberian sanksi tegas kepada pelaku manipulasi. “Dalam beberapa kasus, langkah ini sudah mulai diterapkan,” katanya. Selain itu, ia meminta adanya mekanisme umpan balik dari pelapor sebagai bagian dari evaluasi layanan. “Perlu dipastikan ada konfirmasi atau respons dari pelapor untuk menilai apakah tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini penting sebagai kontrol tambahan dari masyarakat terhadap kualitas layanan publik,” tambahnya.

Menurut Mujiyono, JAKI harus tetap menjadi alat pelayanan publik yang efisien, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, video viral di media sosial menyoroti laporan parkir liar di JAKI yang diklaim selesai, meski foto yang disajikan diduga hasil manipulasi AI.