Pramono: Tarif air minum berpihak pada warga berpenghasilan rendah

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta

Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa aturan harga air minum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dirancang untuk mengutamakan warga berpenghasilan rendah (MBR). “Eksekutif berkomitmen memastikan pelayanan air minum tetap diutamakan bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Prinsip yang Diterapkan dalam Raperda SPAM

Pramono menjelaskan bahwa Raperda SPAM yang sedang dibahas saat ini memperhatikan kebutuhan masyarakat MBR dengan menjamin akses harga air yang terjangkau. Ia juga menyatakan bahwa penetapan tarif dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, subsidi harus berbasis data sosial yang terbukti dan dievaluasi secara berkala agar menjadi alat perlindungan sosial yang efektif.

Pendapat dari Fraksi PKS

Sebelumnya, berbagai fraksi partai politik (parpol) di DPRD DKI Jakarta menekankan perlunya perlindungan bagi warga berpenghasilan rendah dalam Raperda SPAM. “Struktur tarif wajib memberikan perlindungan nyata bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu,” tegas Anggota Fraksi PKS Ismail.

“Subsidi air tidak boleh bersifat umum dan longgar, tetapi harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tambah Ismail. Ia menyoroti bahwa peraturan daerah ini perlu memperhatikan prinsip keadilan sosial agar masyarakat MBR benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan tarif.