Raperda SPAM Diminta Melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jakarta – Dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, hampir seluruh fraksi partai politik menggarisbawahi perlunya perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Raperda SPAM). Anggota Fraksi PKS Ismail menegaskan bahwa struktur tarif air harus menjadi jaminan nyata bagi kelompok ini.

Fraksi PKS: Subsidi Harus Tepat Sasaran

“Struktur tarif wajib memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Ismail saat membacakan pandangan umum di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, Raperda SPAM yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan masukan agar bisa memastikan kedaulatan rakyat atas air, yang merupakan kebutuhan pokok. Ismail menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam penentuan tarif dan subsidi, memastikan bantuan hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Fraksi PDIP: Air Harus Jadi Layanan Publik

“Kami juga meminta agar Pemprov untuk mempertimbangkan dampak kenaikan tarif dasar air bersih khususnya untuk kategori rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Anggota Fraksi PDIP Yuke Yurike.

Fraksi PDIP menginginkan Raperda SPAM memberikan payung hukum yang jelas, serta memastikan sektor air tetap dianggap sebagai “public utility”. Mereka juga menyoroti kesulitan MBR dalam mengakses air bersih, terutama di wilayah pesisir utara Jakarta, karena perpipaan belum memadai.

Fraksi Gerindra: Perlu Jaminan Akses Terjangkau

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pendapat serupa, mendukung perlindungan masyarakat dan kepastian subsidi air. Menurut mereka, subsidi harus ditujukan secara spesifik kepada MBR agar manfaatnya terarah. Pada pandangan umum, seluruh fraksi menekankan keharusan layanan air bersih dan minum tetap terjangkau bagi kelompok rentan.