DPR Usulkan Pansel Kepemimpinan OJK dan LPS Sebagai Pilihan

Dalam upaya mengatur dinamika sektor keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan bahwa panitia seleksi (pansel) untuk menentukan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa dijadikan pilihan. Usulan ini dibeberkan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait rancangan undang-undang (RUU) perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Latar Belakang: Kebutuhan Kecepatan dalam Kondisi Darurat

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menjelaskan bahwa keputusan untuk memperkenalkan mekanisme opional ini muncul dari kebutuhan kepastian yang mendesak, terutama ketika terjadi perubahan mendadak di industri keuangan. Ia menyebutkan bahwa pasar keuangan sering kali mengalami guncangan tiba-tiba, sehingga kebijakan cepat diperlukan untuk meminimalkan dampak.

“Nah prinsipnya kita setuju dengan pansel, tapi sifatnya opsional. Kalau kondisi yang normal, ya teman-teman tahulah kalau kondisi normal itu mekanisme juga berjalan normal. Nah kejadian seperti OJK kemarin yang mengundurkan diri tiga, yang mengundurkan ketua wakil ketua dan yang lainnya itu, membuat guncangan pasar yang begitu luar biasa dan butuh kepastian,” ujar Fauzi setelah acara RDPU RUU P2SK di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).

Mekanisme Tanpa Pansel: Presiden Tetap Terlibat

Dalam skenario tanpa pansel, Presiden Republik Indonesia akan langsung mengeluarkan surat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dan LPS. “Kalau DPR ini pada prinsipnya, prosesnya menyetujui. Ketika ada surat dari pemerintah, surat dari presiden masuk ke pimpinan, pimpinan mendelegasikan ke Bamus (Badan Musyawarah), Bamus mendelegasikan komisi, komisinya bahas,” tambah Fauzi.

Kondisi Darurat dan Batasan dalam Regulasi Baru

Fauzi menegaskan bahwa pendekatan opional ini hanya diterapkan dalam situasi darurat, di mana kepastian menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa batasan antara kondisi “darurat” dan “normal” akan dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang baru dibuat, sebagai acuan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.