Rupiah Mencapai Titik Terendah, Analisis dari BI, Menteri Keuangan, dan DPR

Pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026), rupiah mencatatkan level terlemah sepanjang sejarah di Rp17.090/U$. Pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan keyakinannya bahwa Bank Indonesia mampu mengendalikan stabilitas mata uang Garuda. “Kalau rupiah kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya bisa betulin,” tutur Purbaya saat ditemui awak media.

Pembaharuan Asumsi Makro dan Skenario Pemerintah

Purbaya menjelaskan bahwa simulasi nilai tukar rupiah dalam asumsi makro telah diubah. Menurutnya, tingkat rupiah saat ini masih sesuai dengan skenario yang ditetapkan pemerintah. “Jadi itu masih dalam skenario,” ujarnya.

Penjelasan BI Soal Penyebab Pelemahan Rupiah

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan bahwa penurunan rupiah terhadap dolar AS dipengaruhi oleh sentimen global. BI menegaskan komitmen untuk terus berpartisipasi di pasar demi menjaga stabilitas tukar mata uang. “Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, stabilitas rupiah menjadi prioritas utama BI. Untuk itu, BI akan memaksimalkan instrumen operasi moneter (OM) dan kebijakan OM,” tambah Destry.

Konteks Harga Komoditas dan Dampak Ekspor

Ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga komoditas global. Hal ini memberi tekanan pada sektor minyak, tetapi juga membawa manfaat dari kenaikan harga batu bara, nikel, dan komoditas lainnya. “Posisi Indonesia sebagai negara eksportir bisa menjadi faktor penyeimbang tekanan tersebut,” ujar Destry.

Dampak Pada Produksi Bahan Pangan

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan efek negatif pelemahan rupiah terhadap produksi bahan pangan. Ia menyoroti mi instan sebagai contoh, karena bahan bakunya berupa gandum yang harus diimpor. “Mi kita berasal dari gandum. Gandum kita impor, karena Indonesia bukan produsen gandum,” katanya.

Rekomendasi BI untuk Dukung Kebutuhan Valas

Misbakhun menekankan pentingnya BI berperan lebih aktif dalam menjaga pasokan valuta asing. “Kenapa BI tidak menjadi penyedia likuiditas valas? Kebutuhan valas kita setahun mencapai US$300 miliar. Kenapa kita enggak chip in sejak awal dengan kontrak besar-besaran?” tanyanya. Ia mengusulkan BI menempuh pendekatan yang lebih agresif, termasuk melalui jalur diplomasi.