FTSE Russell Pertahankan Status Indonesia sebagai Pasar Berkembang Sekunder

Jakarta – Kehadiran FTSE Russell kembali menjadi penyemangat bagi sektor keuangan Indonesia. Hasil evaluasi sementara periode Maret 2026 menunjukkan bahwa negeri ini masih tergolong dalam kategori pasar negara berkembang sekunder. Tidak ada perubahan status dalam sistem klasifikasi global mereka, sehingga Indonesia belum masuk daftar pemantauan yang menunggu penyesuaian status di masa depan.

Sinyal Stabilitas untuk Investor

Keputusan tersebut membawa pesan positif bahwa FTSE Russell masih percaya pada stabilitas pasar modal domestik, meski tetap mengawasi aspek-aspek yang perlu diperkuat. Evaluasi lanjutan akan dilakukan seiring kemajuan reformasi yang terus berlangsung. Namun, pelaku pasar diingatkan untuk memantau dinamika yang mungkin terjadi, terutama terkait kebijakan baru yang berpengaruh pada transparansi dan kepercayaan investor.

“Pada tahap ini, status Pasar Berkembang Sekunder Indonesia tetap tidak berubah,” tulis FTSE Russell dalam keterangan resmi. Artinya, mereka belum mempertimbangkan penyesuaian status untuk masuk ke Daftar Pantauan dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan para pelaku pasar.

Dalam keterangannya, FTSE Russell menekankan pengawasan terhadap upaya peningkatan integritas pasar modal Indonesia. Pada peninjauan Maret 2026, mereka mengakui langkah-langkah reformasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, keandalan data, serta tata kelola pasar secara menyeluruh.

Beberapa inisiatif yang telah diterapkan mencakup pengungkapan pemegang saham yang lebih luas, ekspansi kategori investor, persyaratan minimal free float, serta perangkat pengawasan pasar yang ditingkatkan. “Langkah-langkah ini bertujuan mengatasi kekhawatiran sebelumnya mengenai transparansi dan keandalan data,” tambah mereka.

FTSE Russell juga menyatakan akan mengonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia sebelum tinjauan indeks Juni 2026, dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.