Main Agenda: Ekonom: Nilai Tukar Terjaga, Tantangan Fiskal Tetap Harus Diwaspadai
Ekonom: Nilai Tukar Terjaga, Tantangan Fiskal Tetap Harus Diwaspadai
Direktur CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa mempertahankan stabilitas nilai tukar menjadi langkah kunci dalam menghadapi dampak kenaikan harga komoditas akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski nilai tukar rupiah dianggap masih relatif tenang, Faisal mengingatkan bahwa tekanan dari perubahan nilai tukar global tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.
Di tengah situasi tersebut, Faisal menyebut bahwa volatilitas rupiah di Indonesia belum mencapai tingkat yang signifikan. Ia yakin, dengan kebijakan yang tepat, stabilitas nilai tukar bisa terjaga lebih baik lagi. “Cadangan devisa masih memadai, sehingga dampak dari stabilisasi nilai tukar tidak akan menguras likuiditas secara besar,” jelas Faisal dalam Central Banking Forum di Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Pertahankan nilai tukar tanpa menaikkan BI Rate sangat berharga, karena ini membantu menjaga konsistensi ekonomi jangka panjang,” tambahnya.
Di sisi lain, Faisal menyoroti bahwa inflasi Indonesia tetap terkendali, dengan angka bulanan yang menurun dibandingkan Februari dan angka tahunan tidak melebihi 3,5%. Ia menilai, keberhasilan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.
“Jika BBM mengalami kenaikan, dampaknya langsung terasa pada harga pangan. Maka, peran pemerintah dalam menahan subsidi energi sangat kritis untuk menjaga inflasi,” paparnya.
Dalam analisis simulasi, Faisal menjelaskan bahwa jika harga minyak mencapai US$ 84 per barel, subsidi energi yang dibutuhkan bisa melebihi Rp 100 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola fiskal menjadi tantangan utama, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui 3,5%.
“Simulasi menunjukkan bahwa tekanan fiscal meningkat signifikan, sehingga perlu strategi yang tepat untuk mengurangi defisit dan memperkuat kesehatan keuangan negara,” tegas Faisal.
Menurut Faisal, kebijakan pemerintah dalam membatasi defisit anggaran adalah langkah positif. Namun, hal ini membutuhkan efisiensi yang lebih tinggi dan refocusing pada program-program strategis. “Efisiensi menjadi faktor utama untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan kesehatan fiskal,” kata dia.
Sementara itu, ia menyoroti dampak positif dari program hilirisasi yang mulai terlihat sejak awal pandemi. Pertumbuhan ekspor di sektor nikel, besi baja, dan komoditas lainnya berkontribusi pada surplus perdagangan, yang menjadi sorotan investor.
“Jika program hilirisasi terus diperkuat, defisit anggaran bisa berkurang dan memberikan dampak stabil pada nilai tukar rupiah,” lanjut Faisal.