Jakbar Berupaya Mencapai Target Peningkatan Sanitasi di Juni 2026

Pemerintah Kota Jakarta Barat tengah menargetkan penghapusan praktik buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh kelurahan yang berjumlah 56. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung deklarasi Open Defecation Free (ODF) secara menyeluruh. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di Tomang, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyatakan bahwa deklarasi ODF akan dilakukan pada bulan Juni sebagai langkah final menuju Kota Sehat.

Perubahan Perilaku Masyarakat Melalui Infrastruktur Sanitasi

Dalam wawancara, Iin menjelaskan bahwa pembangunan MCK komunal bertujuan untuk mengubah kebiasaan warga menjadi lebih baik. “Kita ingin masyarakat berhenti buang air besar sembarangan. Fasilitas yang dibangun memenuhi kriteria sanitasi, air bersih tersedia dari PAM Jaya, dan sistem sanitasi juga dikelola secara teknis oleh instansi terkait,” ujarnya.

“Bulan Juni kita akan deklarasi ODF di Kelurahan Tomang untuk melengkapi 56 kelurahan di Jakarta Barat agar seluruhnya berstatus ODF dan siap menuju Kota Sehat,” kata Iin Mutmainnah.

Pembangunan MCK komunal menjadi bagian dari strategi mengurangi risiko penyakit, mencemari lingkungan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Lurah Tomang, Mansur, menambahkan bahwa hingga saat ini, lima RW dari 16 RW di wilayah tersebut masih memiliki masalah BABS, yakni RW 011, 012, 013, 014, dan 015.

“Upaya yang sudah dilakukan antara lain pembangunan MCK komunal di RT 007 RW 012, revitalisasi MCK yang sudah ada, serta pendekatan nonfisik seperti sosialisasi kepada warga dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan CSR,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat, tiga titik utama pembangunan MCK komunal di Tomang menjadi fokus utama. Lokasi tersebut meliputi Waduk Rawa Kepa RW 012 dengan enam bilik MCK, renovasi di RT 007 RW 012 yang akan menyediakan tiga unit, serta pembangunan septic tank yang direncanakan untuk menggantikan delapan WC terbuka. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan, ruang publik, dan anggaran.