Alarm Siap Siaga Gelombang PHK Nyala, Ini Penjelasan Lengkap Menaker

Kamis (9/4/2026), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengeluarkan peringatan dini tentang risiko kenaikan jumlah PHK. Pemerintah telah meningkatkan upaya memperkuat sistem antisipasi sekaligus menyiapkan skema pelatihan ulang bagi tenaga kerja yang terkena dampak. Hal ini diungkapkan Yassierli selama rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengoptimalkan mekanisme untuk memastikan korban PHK tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga akses peningkatan keterampilan.

“Mekanisme early warning system PHK yang sudah kita bangun, saat ini kami fokus pada pengembangan akses yang lebih mudah. Korban PHK seharusnya bisa memperoleh pelatihan sesuai dengan program JKP, yang sudah memiliki regulasi. Namun hingga saat ini, penerapannya masih belum maksimal,”

jelas Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Yassierli, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelatihan bagi tenaga kerja yang terkena PHK.

“Masalah yang muncul, seperti kebingungan memilih program yang tepat, jarak lokasi pelatihan, atau ketidaktahuan bahwa pemerintah telah menyediakan solusi upskilling dan reskilling,”

tambahnya.

Selain itu, Yassierli menyebutkan bahwa mekanisme early warning system sudah berjalan dan melibatkan kolaborasi lintas kementerian. “Sistem ini dirancang untuk mendeteksi lonjakan PHK secara dini. Ada dua mekanisme yang berlaku saat ini, termasuk kolaborasi dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional,” terangnya.

Peningkatan Pemanfaatan JKP

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pemerintah akan menggenjot penggunaan program pelatihan dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Program JKP menyediakan manfaat pelatihan yang saat ini kami upayakan agar lebih optimal. Sebelumnya, korban PHK lebih memilih bantuan uang tunai daripada pelatihan. Kali ini, fokusnya berubah menjadi peningkatan keterampilan,”

kata Indah.

Indah juga menyebutkan bahwa data PHK Januari hingga April 2026, per 9 April, mencapai 8.389 orang. “Januari sampai April, jumlah korban PHK sejumlah 8.389 orang,” pungkasnya.

Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

Yassierli menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya memantau satu faktor risiko saja, tetapi juga mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak konflik global, termasuk di kawasan Timur Tengah. “Kami melihat tiga bulan ke depan apa yang perlu siapkan. Kemenkeu juga telah membentuk tim satgas untuk debottlenecking dan monitoring,” jelasnya.

Menurutnya, sistem yang sudah berjalan ini merupakan bentuk kesiapan pemerintah untuk menangani potensi gelombang PHK. “Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan ini,” tegas Yassierli.