Krisis BBM Hantui Dunia, Ramai Negara Utak-atik Aturan Pajak

Menyusul konflik antara Iran dan negara-negara lain, Uni Eropa mulai mengeksplorasi tindakan ekstraordinaire untuk mengatasi kenaikan harga energi. Opsi yang dipertimbangkan termasuk pembatasan harga minyak atau pajak atas keuntungan besar perusahaan energi. Perdebatan ini muncul setelah para menteri keuangan blok tersebut memperkirakan ancaman krisis energi yang mungkin terjadi kembali.

Pertemuan tingkat menteri di Brussels menggarisbawahi kebutuhan untuk menjaga kebijakan bantuan energi sebagai langkah sementara, sambil tetap mempertahankan target dekarbonisasi. European Commission mengingatkan bahwa kenaikan biaya energi bisa menimbulkan gejolak serupa dengan tahun 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan kelangkaan energi di Eropa. Meski situasi kini terlihat lebih stabil, perwira UE menegaskan volatilitas tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi.

Para pejabat mengatakan kawasan tersebut kini lebih siap karena peningkatan produksi energi bersih domestik dan infrastruktur yang lebih kuat. Namun, ketidakpastian tetap tinggi karena durasi konflik tidak dapat diprediksi. Selain itu, ruang manuver fiskal UE terbatas karena peningkatan belanja pertahanan. Meski Eropa sudah memperluas sumber pasokan energi sejak 2022, ketergantungan pada pasar global masih menjadi tantangan.

Kebijakan Terkoordinasi untuk Stabilkan Harga

Di tengah tekanan kenaikan harga energi, para menteri keuangan UE sedang mempertimbangkan langkah-langkah terpadu, termasuk pengenaan pajak atas keuntungan luar biasa perusahaan energi. Isu ini juga dibahas bersama kepala International Energy Agency, Fatih Birol, dalam catatan Komisi Eropa tertanggal 26 Maret. Birol sebelumnya memperingatkan kemungkinan krisis energi yang lebih parah daripada era 1970-an.

“Skala, tingkat keparahan, dan dampak perang meningkat dalam dua pekan terakhir,” kata Komisaris Ekonomi UE Valdis Dombrovskis setelah pertemuan di Brussels. Ia menyoroti penutupan Selat Hormuz dan serangan terhadap infrastruktur energi, yang memicu harga minyak Brent melebihi US$100 per barel.

Presiden Eurogroup, Kyriakos Mihrakakis, menekankan bahwa durasi konflik menjadi faktor utama. “Isu utamanya adalah durasi dan intensitas krisis, karena hal ini akan menentukan seberapa besar guncangan energi yang terjadi,” ujarnya. Sementara itu, Direktur pelaksana European Stability Mechanism, Pierre Gramegna, memperingatkan bahwa dampak konflik akan terus berlanjut, bahkan jika pertempuran segera berakhir.

Pelbagai Negara Ambil Langkah Masing-masing

Di luar Uni Eropa, Australia juga mengambil langkah darurat untuk menekan biaya hidup. Pemerintah Canberra mengumumkan pemotongan pajak bahan bakar dan penghapusan sementara biaya jalan bagi kendaraan berat selama tiga bulan. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan, “Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini,” menurut laporan Reuters.

India dan Vietnam sebelumnya telah mengambil kebijakan serupa. Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengatakan pemerintah memangkas bea cukai untuk bensin dan solar sebagai respons langsung terhadap krisis di Asia Barat. Dalam catatan Komisi Eropa, energi terbarukan mulai memainkan peran besar, dengan kontribusi hingga 48% pada bauran listrik UE pada 2025, melonjak dari 36% pada 2021. Dalam waktu yang sama, bahan bakar fosil berkurang dari 34% menjadi 26%.

Spanyol dan Portugal disebut sebagai contoh negara yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga berkat penggunaan energi terbarukan. Meski demikian, perdebatan tentang kebijakan pajak tetap menjadi fokus utama bagi banyak negara dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis energi global.