Pemerintah Cari ASN Khusus Jalankan Program Prioritas Prabowo

Jakarta, 2 April 2026

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengadakan rapat untuk membahas pengisian sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada hari Kamis (2/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa optimalisasi SDM tidak hanya sebatas proses administratif, tetapi harus menjadi strategi utama untuk memastikan adanya pegawai yang berkualitas, memiliki integritas, dan siap mendukung program prioritas nasional. Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan pemenuhan SDM perlu disesuaikan dengan proyeksi yang dibuat oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang bertugas.

“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” kata Rini dikutip dari siaran pers, Kamis (2/4/2026).

Fokus utama rapat terletak pada empat klaster penting, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan. Rini menekankan bahwa tiap instansi harus menjalankan tindak lanjut terhadap proyeksi SDM di bawah tanggung jawab masing-masing klaster.

Kolaborasi antar-lembaga pemerintah, kementerian, serta daerah menjadi kunci sukses dalam mengakselerasi keputusan, sinergi, dan dampak program bagi masyarakat. Pendekatan kerja bersama serta pengelolaan jaringan kebijakan, menurut Rini, harus menjadi standar dalam menjalankan PHTC. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen pemerintahan bergerak secara terpadu, terhubung, dan tidak saling bersaing dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Menurut Rini, penerapan model kerja collaborative dan network governance akan memastikan setiap instansi menjadi bagian dari sistem yang saling menguatkan hasil pembangunan. Kebijakan SDM yang fleksibel dan adaptif, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat, juga diperlukan untuk menjaga kualitas SDM tetap stabil, seperti disampaikan dalam rapat tersebut.