Purbaya-Danantara Sepakati Nasib Kereta Cepat, Ini Hasilnya!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengambil saham milik pemerintah dari PT Kereta Cepat Indonesia China (Persero) atau KCIC, yang mengoperasikan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria setelah pertemuan di Istana Kepresidenan dengan Presiden Prabowo, Senin (7/5/2026).

“Operasional kereta cepat tetap berada di tangan KCIC dan KAI, karena bidangnya memang terkait dengan sistem transportasi api Indonesia. Namun, terdapat hal menarik yang perlu disampaikan berulang kali agar masyarakat memahami bahwa layanan ini akan menjadi bagian dari transportasi utama masa depan,” ujarnya.

Dony menyebutkan bahwa Kemenkeu hanya akan mengambil saham merah putih di KCIC, sementara pengelolaan operasional tetap menjadi tanggung jawab perusahaan dan Kereta Api Indonesia (KAI). Ia menegaskan, keputusan ini akan diumumkan dalam dua minggu mendatang.

Menurut Dony, BP BUMN telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dirinya dan Purbaya berjanji menyampaikan rencana penyelesaian utang serta pengambilalihan saham KCIC kepada publik. “Kami akan segera menandatangani penyelesaian ini, sehingga tidak mengejutkan masyarakat,” tuturnya.

Dari hasil perjanjian tersebut, Dony yakin layanan KCIC tidak akan terganggu. Sebaliknya, ia percaya kualitas pelayanan akan meningkat dan struktur pendanaan perusahaan menjadi lebih transparan. “Pemerintah kini tidak lagi mencari pihak yang bertugas menyelesaikan masalah kereta cepat. Ini adalah tugas menteri untuk membantu presiden menyelesaikan seluruh isu,” jelasnya.

Sebelumnya, Dony mengungkapkan bahwa skema pengambilalihan saham KCIC oleh Kemenkeu adalah salah satu dari dua pilihan yang diperhitungkan untuk menyelesaikan cicilan utang pembangunan kereta cepat. Proses penyelesaian ini diperkirakan memakan waktu dua bulan. “Masih ada beberapa opsi, tapi kami akan menyelesaikan dalam 1-2 bulan,” katanya.