Implementasi Kebijakan WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku

Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah merilis surat edaran yang mengatur kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Surat edaran bernomor 3 tahun 2026 ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan menetapkan bahwa ASN akan bekerja dari kantor (WFO) pada Senin hingga Kamis, serta dari rumah atau tempat tinggal pada Jumat.

Mendorong Kinerja Berbasis Digital

Menurut Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026), kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. “Kebijakan ini mendorong tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga bisa meningkatkan efektivitas kerja,” ujarnya.

“Fleksibilitas kerja harus selalu sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan lokasi bekerja,” tegas Rini.

Kewenangan Instansi Pemerintah

Dalam pelaksanaannya, setiap instansi diberikan kebijakan untuk menentukan proporsi pegawai dan mekanisme tugas kedinasan berdasarkan karakteristik layanan. Rini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah hari kerja atau jam kerja ASN, tetapi hanya menyesuaikan cara kerja agar tetap fokus pada capaian kinerja organisasi.

Menurutnya, pemerintah memastikan layanan esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, dan kedaruratan tetap berjalan optimal. Selain itu, layanan harus ramah terhadap kelompok rentan, seperti lansia atau disabilitas.

Langkah Efisiensi dan Teknologi Digital

Pemerintah juga mendorong efisiensi operasional instansi melalui beberapa upaya, seperti membatasi perjalanan dinas, mengoptimalkan rapat daring, mengurangi penggunaan kendaraan dinas, dan memanfaatkan energi perkantoran secara bijak. Implementasi kebijakan ini diharapkan bisa diiringi penerapan teknologi digital dan sistem informasi yang mendukung transparansi kehadiran serta pelaporan kinerja ASN.

Sebagai bagian dari kebijakan, setiap instansi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi, efisiensi energi, serta kualitas layanan publik. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke Menteri PANRB, dan bagi pemerintah daerah, ke Menteri Dalam Negeri, paling lambat 4 hari setelah bulan berjalan.

Koordinasi di Tingkat Pusat dan Daerah

Terlebih, Menteri Dalam Negeri akan menetapkan panduan teknis lebih lanjut bagi ASN di daerah untuk memastikan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Transformasi tata kelola pemerintahan harus terwujud dalam kebiasaan kerja ASN sehari-hari,” pungkas Rini.

Pemerintah juga memastikan adanya keterbukaan kanal pengaduan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas layanan yang diberikan.