Kenaikan Harga dan Keterbatasan Stok Plastik di Indonesia Menggelitik Pengusaha

Di tengah kondisi pasar yang terus berubah, harga plastik di Indonesia terus meningkat. Kenaikan ini cukup signifikan, sekaligus menyebabkan kelangkaan bahan baku. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pedagang, yang mulai bersuara tentang ketidakstabilan pasokan.

Dampak Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah

Industri petrokimia nasional mulai merasakan tekanan akibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah. Ketidakpastian pasokan bahan baku memaksa pelaku usaha mencari solusi alternatif untuk menjaga operasional produksi. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Inaplas, mengungkapkan bahwa industri kini terus memantau dinamika global, khususnya ketersediaan nafta, yang menjadi komponen utama produksi.

“Kebutuhan nafta mencapai 3 juta ton setiap tahun, dengan 100% berasal dari impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE, PP, PET, PS, dan PVC, total kebutuhan mencapai 8 juta ton, dengan separuhnya masih bergantung pada pasokan luar negeri,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (6/4/2026).

Ekspansi Sumber Pasokan dan Tantangan Baru

Para pengusaha mulai mengeksplorasi sumber pasokan baru di kawasan seperti Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Meski langkah ini berpotensi mengurangi ketergantungan, tetapi mengakibatkan peningkatan durasi pengiriman hingga 50 hari. “Semua negara sedang berupaya memastikan ketersediaan feedstock, meski dengan biaya logistik yang lebih tinggi,” jelas Fajar.

Korea Selatan: Contoh Perubahan Permintaan Global

Permintaan plastik di Korea Selatan mencatatkan peningkatan signifikan, mencerminkan kecemasan terhadap pasokan bahan baku. Namun, Fajar menilai situasi tersebut berbeda dari Indonesia. “Industri petrokimia di sana sudah mengalami perlambatan sebelum perang Timur Tengah, sehingga kondisinya semakin sulit,” terangnya.

Perspektif Analis: Durasi Konflik Menentukan Dampak Jangka Panjang

Menurut Yusuf Rendy Manilet, Strategic Research Manager dari CORE, dampak dari ketegangan ini sangat bergantung pada seberapa lama konflik berlangsung. “Jika konflik terus berlanjut dengan tujuan strategis, seperti tekanan politik atau perubahan pemerintahan, maka tekanan ini akan berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Kebijakan Darurat: Harus Diselaraskan dengan Kebutuhan Domestik

Yusuf menekankan bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha industri petrokimia. “Dalam jangka pendek, kebutuhan utama adalah insentif fiskal yang terarah, seperti subsidi energi untuk UKM, pengurangan pajak bagi perusahaan yang meningkatkan efisiensi, serta akses pembiayaan yang lebih fleksibel,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan relaksasi kebijakan impor, Yusuf memandang bahwa langkah darurat bisa diterapkan, tetapi harus hati-hati agar tidak merugikan sektor dalam negeri. “Bea masuk gas atau LPG impor bisa menjadi pilihan saat krisis, asalkan bersifat sementara dan selektif,” tutupnya.