JK Usul Pemerintah Pertimbangkan Pangkas Subsidi BBM untuk Tekan Defisit

Jakarta, Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi defisit keuangan negara. Pendapat JK disampaikan dalam konteks krisis energi yang semakin mendapat perhatian akibat perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Analisis tentang Efek Subsidi BBM

Dalam wawancara di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menjelaskan bahwa pengurangan subsidi dapat menjadi cara untuk menurunkan utang. “Kita minta agar subsidi BBM diubah untuk mengurangi defisit, karena peningkatan harga bisa menjadi langkah efektif,” katanya. Ia menambahkan, “Di banyak negara, langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengeluaran pemerintah.”

“Di samping itu, subsidi BBM terus meningkat. Jika tren ini berlanjut, utang akan naik terus,” ujar JK. “Ini menjadi ancaman serius bagi kita semua. Kalau utang semakin besar, dampaknya merata ke seluruh masyarakat,” tegasnya.

JK mengakui bahwa kebijakan ini bisa memicu protes di tengah masyarakat. Namun, ia yakin ketidaknyamanan tersebut bisa diatasi jika pemerintah memberikan penjelasan yang jelas dan transparan. “Pengalaman saya selama 20 tahun menunjukkan bahwa rakyat menerima perubahan jika dijelaskan dengan baik,” kata JK. “Pada 2005 dan 2014, tidak ada demonstrasi besar karena komunikasi yang tepat,” tambahnya.

Menurut JK, situasi ini bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dipicu oleh kondisi global yang mendesak. “Ini masalah eksternal, artinya kita terpaksa melakukan hal ini karena tekanan dari luar,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam juga melakukan penyesuaian subsidi BBM tanpa menimbulkan kekacauan signifikan, karena masyarakat memahami alasan pemerintah.