Krisis Mencekam-Ekonomi Lumpuh, Negara Asia Ini Terancam Kolaps

Sri Lanka kembali menghadapi tekanan serius setelah krisis ekonomi melanda negara tersebut. Presiden Anura Kumara Dissanayake melakukan pembatasan bahan bakar dan kenaikan harga, termasuk biaya listrik yang mencapai 40% sejak perang Timur Tengah mengganggu pasokan energi global. Warga negara merasa cemas, membeli bahan bakar secara massal, mengingatkan masyarakat pada krisis 2022 ketika inflasi mencapai 70% setelah Kolombo gagal membayar utang sebesar US$46 miliar.

Pemilihan parlemen November 2024 membawa kemenangan bagi Partai JVP, sayap kiri Dissanayake, yang menguasai dua pertiga kursi. Namun, harapan rakyat yang memilih partai ini terhadap masa depan lebih baik semakin pudar. Seorang pedagang di pasar malam Pettah, Wasantha Jayalath, menyatakan bahwa situasi justru makin parah. “Kami memilih… berpikir bahwa era mandiri akan datang,” katanya kepada AFP. “Tapi kenyataannya, negara ini terus terjun ke jurang,” tambahnya.

Protes dan Kekhawatiran Politik

Protes massal yang terjadi sebelumnya berhasil menggulingkan presiden Gotabaya Rajapaksa, yang dituduh korupsi dan lalai dalam mengelola perekonomian. Kini, Partai Sosialis Garis Depan (FSP) memperingatkan bahwa pemerintahan Dissanayake mungkin menghadapi kehancuran internal. Anggota politbiro FSP, Duminda Nagamuwa, mengatakan bahwa respons terhadap krisis akan terjadi secara politik. “Kekuatan mandat pemerintah membuat guncangan ekonomi tidak meledak secara politik,” ujarnya.

“Kita berada dalam situasi di mana… undang-undang yang ada, dan cara penggunaannya, menimbulkan pertanyaan apakah hak-hak dapat semakin terkikis dalam beberapa minggu dan bulan mendatang,” kata Bhavani Fonseka, pengacara hak asasi manusia.

Di sisi lain, seorang pedagang di pasar grosir utama ibu kota, Priyantha Sudharshana Silva, mengakui bahwa protes tidak bisa menyelesaikan masalah. “Negara ini sudah sulit, jadi protes tidak membantu,” katanya. Meski pasokan bahan bakar dikurangi, pemerintah kini membatasi jam air untuk menghemat cadangan, langkah yang membuat masyarakat khawatir.

Permintaan Bantuan Darurat

Krisis bencana alam yang mematikan berdampak besar tahun lalu. Siklon Ditwah, bencana terburuk sejak tsunami 2004, menewaskan 641 orang dan menyebabkan kerugian US$4,1 miliar, menurut Bank Dunia. Pemerintah Sri Lanka menyatakan rencana pengeluaran tambahan US$1,6 miliar untuk pemulihan, termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan tunai. Tambahan dana darurat US$206 juta dari IMF juga diberikan untuk menangani dampak bencana.

Delegasi IMF saat ini sedang meninjau pinjaman talangan empat tahun sebesar US$2,9 miliar sebelum melepaskan angsuran US$700 juta. Otoritas Sri Lanka berharap dana ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang lumpuh, meski tekanan politik terus menghantui pemerintahan saat ini.